Rizieq Tolak Rekonsiliasi karena Bersikeras Soal Kriminalisasi Ulama

Pentolan FPI (Front Pembela Islam) mengingatkan pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk segera menghentikan yang ia sebut dengan kriminalisasi ulama dan juga aktivis. Jika hal yang ia minta tidak dilakukan,  ia mengaku tak mau melakukan rekonsiliasi.

Tolak Rekonsiliasi Jika Kriminalisasi Ulama Tak dihentikan

“Tidak ada rekonsiliasi kalau tidak stop kriminalisasi ulama dan aktivis,” ungkap Rizieq dalam rekaman suara yang dilansir dari CNN Indonesia dari pengacaranya yakni Kapitra Ampera pada hari Minggu (2/7) lalu.

Tidak hanya meminta agar tindakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis dihentikan, Rizieq juga meminta agar pemerintah menghentikan segala bentuk tindak penistaan agama yang dilakukan oleh pihak mana pun. Juga, ia meminta pemerintah menghentikan penyebaran aham komunisme, liberalisme, dan juga seluruh variannya.

Rizieq juga menambahkan bahwa rekonsiliasi tidak akan terjadi apabila kezaliman pada rakyat-rakyat kecil tak dihentikan. Menurut dirinya rekonsiliasi akan terbentuk dengan baik apabila asas proporsionalitas dan musyawarah di seluruh aspek kehidupan di Indonesia bisa dijunjung tinggi. “Apabila semua itu tidak bisa dipenuhi untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional guna mewujudkan keutuhan NKRI yang mana berdasarkan UUD 45 dan Pancasila maka tak akan ada pilihan lain bagi rakyat dan juga bangsa Indonesia kecuali revolusi,” ujarnya lagi.

Upaya dialog dengan pihak pemerintah sudah dilakukan oleh kubu rizieq tepatnya pada Idul Fitri 1438 H yakni hari Minggu (25/6) lalu. Saat itu, kubu Rizieq dipimpin oleh Bachtiar Nasir, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, dan juga sejumlah tokoh agama menemui Presiden Jokowi secara langsung di Istana Negara.

Pertemuan dengan Presiden Jokowi

Pada pertemua yang dilakukan dengan Presiden Jokowi itu, Bachtiar Nasir mengaku menyampaikan protes pihaknya atas kriminalisasi ulama dewa poker dan juga stigma negatif pada umat Islam.

Ia mengatakan pada saat konferensi pers GNPF-MUI yang bertempat di AQL Islamic Center Tebet, Jakarta,  pada hari Selasa (27/6) yang lalu, “Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya memanglah ada. Itu lah yang sangat ingin kami sampaikan dan mudah-mudahan Pak Presiden mendengarnya.”

Rizieq sendiri sampai saat ini masih ada di Arab Saudi. Sampai saat ini ia sudah terjerat beberapa kasus hukum seperti dugaan percakapan berkonten pornografi. Dan dalam kasus ini kepolisian sudah menetapkannya sebagai tersangka. Selain Rizieq masih ada beberapa ulama dan juga aktifis yang mana terjerat kasus. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarno Putri dan juga Ketua Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath. Mereka semua terjerat kasus dugaan makar terhadap pemerintah.

Pertemua dengan Jokowi Bukan Bentuk Pengkhianatan

Rizieq menegaskan bahwa pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada hari Minggu (25/6) bukanlah bentuk pelemahan dan juga pengkhianatan kepada perjuangan aksi bela Islam.

“Jangan serta merta ya diartikan sebagai pelemahan perjuangan apalagi pengkhianatan,” ungkapnya melalui rekaman suara yang diterima oleh CNN Indonesia dari pengacaranya. Menurutnya pertemuan dengan Presiden Jokowi harus dimaknai sebagai peran GNPF MUI dalam upaya membanyun komunikasi dan juga dialog dengan semua pihak.

Lebih jauh lagi, Rizieq yang meskipun berada jauh di Arab Saudi sana, tetap memonitor dan juga mengevaluasi pergerakan umat Islam di Indonesia. Di antaranya ia memonitori pergerakan Tim Pembela Ulama dan Aktifis,  GNPF MUI, Presidium Alumni 212 dan juga ormas Islam yang lainnya sampai pondok-pondok pesantren Islam lainnya.

Leave a Comment