Menyamakan Standar PNS Tanah Air dengan Singapura dan Malaysia

Faktanya pada era ekonomi digital sebagaimana saat ini, tak hanya para pegawai swasta yang dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM melainkan juga PNS  sebagai pelayan masyarakat. Idealnya para PNS juga mempunyai kemampuan teknis sesuai perubahan zaman sebagaimana para pegawai di Negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura.

 

Irham Dilmy, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berpendapat bahwa Indonesia, terutama di masa sekarang ini memerlukan PNS yang mempunyai kompetensi dalam orientasi pelayanan publik yang tinggi, komunikasi, keahlian manajerial, serta kompetensi kepemimpinan.

Zaman telah berubah sehingga kemampuan teknis yang dibutuhkan juga bertambah, kemampuan ini penting untuk menghadapi disruption ekonomi serta era digital.

 

Masih menurut Irham, PNS generasi sekarang ini memang lebih melek teknologi digital sehingga diharapkan cepat beradaptasi pada perubahan tersebut. Tetapi untuk memperoleh PNS yang berkualitas kompetensi kepemimpinan perlu dinomorsatukan demi memiliki PNS berkelas dunia yang dapat meningkatkan Government Effectiveness Index, sebagaimana Singapura atau paling sedikit Malaysia.

 

Perlu diketahui bahwa Indonesia berada pada peringkat enam dengan indeks -0.22 serta skor 46 sesuai penilaian Bank Dunia tentang Indeks Efektivitas Pemerintah 2015 pada kawasan ASEAN. Singapura berada di urutan pertama dengan indeks 2.25 serta skor 100, dan Malaysia berada di peringkat kedua togel online dengan skor 77 serta indeks 0.96 pada periode yang sama.

 

Bila kualitas PNS semakian membaik, Irham berharap bahwa Indonesia bisa berada dalam daftar Negara dengan penghasilan tinggi serta pendapatan per kapita mencapai lebih dari US$ 12 ribu per tahun. Dengan demikian tanah air kita akan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Ini adalah apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini.

 

Rekrutmen CPNS 2018

Di tahun 2018 pemerintah akan kembali membuka rekrutmen CPNS sekitar 250 ribu kursi yang terdiri dari 38 ribu untuk pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah mendapat jatah 212 ribu CPNS. Tetapi rekrutmen ini sulit dilakukan pada daerah dengan tingkat belanja pegawai yang sudah tinggi.

 

Mohammad Ridwan, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengatakan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, setiap tahun Kementerian/Lembaga dan Daerah harus memperhitungkan kebutuhan CPNS.

 

Berikutnya, data jumlah kebutuhan itu diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan BKN.

 

Menurut Ridwan, di tahun 2018 Menteri PAN RB sudah mempublikasikan bahwa pengadaan CPNS untuk Provinsi/Kabupaten/Kota akan dibuka. Jadi perhitungan kebutuhan CPNS dapat diserahkan untuk diolah. Jumlah kebutuhan CPNS dihitung dari bermacam variable, termasuk APBN dan APBD untuk membayar gaji.

 

Untuk pemerintah kota/kabupaten/provinsi yang komponen belanja pegawai atau gaji PNS lebih dari 50% dari total APBD tentu cukup sulit untuk memperoleh tambahan PNS yang baru.

 

Hingga saat ini jumlah total PNS pusat serta daerah adalah 4.3 juta orang dengan 900 ribu orang PNS pusat serta 3.4 juta orang PNS daerah.

 

Inilah beberapa daerah yang tidak memungkinkan lagi untuk rekrutmen PNS, yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bireuen, Kota Padangsidempuan Kabupaten Karo, Kota Pematang Siantar Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten asahan, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

 

Kota Surakarta, Kabupaten, Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

Leave a Comment