Nama Capres Bakal Pengaruhi Kuat Elektabilitas Jokowi

Diyakini, nama calon wakil presiden yang tepat akan menjadi salah satu faktor dan jaminan untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Hal ini pasalnya disampaikan oleh Aziz Syamsudin, Ketua Koordinator Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar.

Belum Tentukan Nama Cawapres

Untuk itu lah saat ini internal dari Partai Golkar sedang mengkaji sosok yang dinilai sangat tepat dan juga mencari alternatif untuk bisa mendampingi Jokowi. “Sekarang prosesnya karena kita sudah mengadakan munas, Rapimnas, dan juga memberikan kewenangan untuk memilih cawapres itu pada Presiden Jokowi,” ungkapnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada hari Rabu (2/5) kemarin.

Menurut dirinya, meskipun menyerahkan kewenangan siapakah cawapres pilihannya kepada Jokowi, Golkar juga tetap mendorong supaya kadernya bisa mendampingi mantan Walikota Solo itu. Ia juga mengaku bahwa apabila JK dan juga Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto termasuk figur-figur yang memiliki elektabilitas untuk menjadi pelengkap Jokowi. JK sendiri dianggap mempunyai pengalaman dan juga faktor kewilayahan.

“Kalau dari kita-kita sih juga setuju apabila seandainya Pak Airlangga menyatakan declari dari awal, jadi tak usah lagi melakukan sortir-sortir seperti ini. Namin ini kan harus kami kaji lagi alternatif-alternatifnya,” sambungnya.

Aziz pun menyebutkan bahwa pihaknya akan menggelar survey. “Ya ini yang tengah dikaji, cottail effect kalau ini terjadi, bagaimana. Apa faktor-faktor yang pasalnya bisa membuat satu analisa penguatan untuk Partai Golkar,” ucapnya lebih detail.

Hal ini dikarenakan menurut Aziz belum ada dampak yang signifikan pada elektabilitas partainya setelah mereka mendeklarasikan mendukung Presiden Jokowi untuk maju lagi dalam Pilpres 2019.

Uji Materi

Akan tetapi, Aziz mengungkapkan bahwa keputusan Partai Golkar tentang siapa-siapa saja yang bakal diusung sebagai Cawapres Jokowi ini masih menunggu hasil uji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 soal Pemilu. Pengujian dilakukan karena adanya ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Gugatan terhadap UU itu pasalnya diajuman oleh Perkumpulan Rakyat Proletar dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Mereka menggugat Undang-Undang tersebut di Pasal 168 huruf n dan juga pasal 227 huruf i yang mana mengatur bahwa pencalonan diri sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden maka calon terkait belum pernah menjabat 2 kali pada masa jabatan yang sama.

Keputusan MK soal gugatan uji materi UU Pemilu lah yang nantinya juga bakal menjadi pertimbangan tersendiri bagi Golkar untuk menentukan sikapnya. Hal ini karena dampaknya adalah bisa atau tidaknya Wapres Jusuf Kalla kembali lagi menjadi pendamping Presiden Jokowi pada Pemilu 2019 nantinya.

Kuasa hukum pemohon yang menggugat Undang-Undang ini, Dorel Almir, mengatakan bahwa gugatanya bandar togel online tersebut dilatarbelakangi ileh aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkan JK kembali mendampingi Jokowi. Ketentuan yang ada dalam UU tersebut dianggap menghambat pencalonan diri JK. “Sebagai penggemar JK sejak tahun 2014 komitmen dengan Presiden Jokowi, berlakunya padal dalam UU Pemilu tersebut menimbulkan kerugian konstitusional,” ujarnya dilansir dari CNN Indonesia pada hari Minggub (29/4) lalu.

Di sisi yang lainnya muncul banyak sekali perdebatan yang menyebutkan bahwa JK boleh saja mencalonkan kembali sebagai wapres di Pemilu 2019 karena jabatannya sebagai wakil presiden tidak 2 kali berturut-turut.

Berdasarkan survey terakhir yang dilakukan oleh Litbang Kompas, elektabilitas Partai Golkar sekarang ini berada pada kisaran 7-9 persen walaupun sudah menyatakan dukungannya pada Jokowi. Posisi Golkar pun masih berada di bawah Gerindra dan juga PDIP yang menduduki peringkat pertama.

Leave a Comment