Rizieq Tolak Rekonsiliasi karena Bersikeras Soal Kriminalisasi Ulama

Pentolan FPI (Front Pembela Islam) mengingatkan pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk segera menghentikan yang ia sebut dengan kriminalisasi ulama dan juga aktivis. Jika hal yang ia minta tidak dilakukan,  ia mengaku tak mau melakukan rekonsiliasi.

Tolak Rekonsiliasi Jika Kriminalisasi Ulama Tak dihentikan

“Tidak ada rekonsiliasi kalau tidak stop kriminalisasi ulama dan aktivis,” ungkap Rizieq dalam rekaman suara yang dilansir dari CNN Indonesia dari pengacaranya yakni Kapitra Ampera pada hari Minggu (2/7) lalu.

Tidak hanya meminta agar tindakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis dihentikan, Rizieq juga meminta agar pemerintah menghentikan segala bentuk tindak penistaan agama yang dilakukan oleh pihak mana pun. Juga, ia meminta pemerintah menghentikan penyebaran aham komunisme, liberalisme, dan juga seluruh variannya.

Rizieq juga menambahkan bahwa rekonsiliasi tidak akan terjadi apabila kezaliman pada rakyat-rakyat kecil tak dihentikan. Menurut dirinya rekonsiliasi akan terbentuk dengan baik apabila asas proporsionalitas dan musyawarah di seluruh aspek kehidupan di Indonesia bisa dijunjung tinggi. “Apabila semua itu tidak bisa dipenuhi untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional guna mewujudkan keutuhan NKRI yang mana berdasarkan UUD 45 dan Pancasila maka tak akan ada pilihan lain bagi rakyat dan juga bangsa Indonesia kecuali revolusi,” ujarnya lagi.

Upaya dialog dengan pihak pemerintah sudah dilakukan oleh kubu rizieq tepatnya pada Idul Fitri 1438 H yakni hari Minggu (25/6) lalu. Saat itu, kubu Rizieq dipimpin oleh Bachtiar Nasir, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, dan juga sejumlah tokoh agama menemui Presiden Jokowi secara langsung di Istana Negara.

Pertemuan dengan Presiden Jokowi

Pada pertemua yang dilakukan dengan Presiden Jokowi itu, Bachtiar Nasir mengaku menyampaikan protes pihaknya atas kriminalisasi ulama dewa poker dan juga stigma negatif pada umat Islam.

Ia mengatakan pada saat konferensi pers GNPF-MUI yang bertempat di AQL Islamic Center Tebet, Jakarta,  pada hari Selasa (27/6) yang lalu, “Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya memanglah ada. Itu lah yang sangat ingin kami sampaikan dan mudah-mudahan Pak Presiden mendengarnya.”

Rizieq sendiri sampai saat ini masih ada di Arab Saudi. Sampai saat ini ia sudah terjerat beberapa kasus hukum seperti dugaan percakapan berkonten pornografi. Dan dalam kasus ini kepolisian sudah menetapkannya sebagai tersangka. Selain Rizieq masih ada beberapa ulama dan juga aktifis yang mana terjerat kasus. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarno Putri dan juga Ketua Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath. Mereka semua terjerat kasus dugaan makar terhadap pemerintah.

Pertemua dengan Jokowi Bukan Bentuk Pengkhianatan

Rizieq menegaskan bahwa pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada hari Minggu (25/6) bukanlah bentuk pelemahan dan juga pengkhianatan kepada perjuangan aksi bela Islam.

“Jangan serta merta ya diartikan sebagai pelemahan perjuangan apalagi pengkhianatan,” ungkapnya melalui rekaman suara yang diterima oleh CNN Indonesia dari pengacaranya. Menurutnya pertemuan dengan Presiden Jokowi harus dimaknai sebagai peran GNPF MUI dalam upaya membanyun komunikasi dan juga dialog dengan semua pihak.

Lebih jauh lagi, Rizieq yang meskipun berada jauh di Arab Saudi sana, tetap memonitor dan juga mengevaluasi pergerakan umat Islam di Indonesia. Di antaranya ia memonitori pergerakan Tim Pembela Ulama dan Aktifis,  GNPF MUI, Presidium Alumni 212 dan juga ormas Islam yang lainnya sampai pondok-pondok pesantren Islam lainnya.

Banding Putusan Soal Reklamasi, Ini Reaksi Anies Sandi

Anies baswedan dan sandiaga uo sebagi gubernur dan wakil gubernur DKI jakarta terpilih mengatakan akan mencoba untuk menghentikan masalah banding putusan reklamasi. Pemprov DKI jakarta memang sedang melakukan banding terhadap keputusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) jakarta yang telah mengabulkan gugatan dari komunitas nelayan mengani pemberian iziin reklamasi. Kelanjutan masalah reklamasi teluk jakarta ini memang semakin panas.

Anies Sandi Hentikan Reklamasi

Setelah keduanya dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI jakarta pada oktober mendatang. Anies sandi akan mencoba untuk menghentikan langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI mengenai banding putusan reklamasi. Melalui tim sinkronisasi anies sanri, mereka akan mencoba menyelesaikan masalah ini. Menurut anggota tim sinkronisasi anies sandi, hal ini juga termasuk dalam janji kampanye anies sandi. Tim mereka akan menyelesaikan dan menghentikan reklamasi teluk jakarta.

PTUN jakarta telah mengabulkan masalah gugatan dari komunitas nelayan mengenai reklamasi. Tiga surat keputusan dari Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) mengenai pemberian izin pelaksanaan reklamasi terhadap pulau F, Pulau I dan Pulau K. Selain banding terhadap tiga surat keputusan itu. Pemprov Dki juga melakukan banding terhadap surat keputusan dari gubernur DKI pada tahun 2014 mengenai pemberian izin reklamasi Pulau G di teluk jakarta yang akan dilakukan oleh Pt muara Wisesa samudra. Pemprov DKI yang baru sepakat untuk menolak proyek reklamasi.

Pelabuhan Untuk Pulau Reklamasi

Jika masalah reklamasi teluk jakarta ini dihentikan, ada pulau yang sudah jadi dan tidak bisa dibongkar. Jadi mungkin pulau akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Seperti untuk pemukiman nelayan, hutan kota, pantai terbuka dan lainnya. Anies baswedan memang sudah merencanakan hal tersebut. untuk membangun pulau reklamasi sebagai lahan publik. Sehingga bisa dimanfaatkan warga. Jadi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan orang tertentu saja.

Bahkan anies baswedan mengatakan ingin membuat pulau reklamasi yang sudah jadi untuk pelabuhan. Di lain sisi digunakan untuk pelabuhan, lalu ada  pantai terbuka dan lainya untuk hutan umum warga. Tim anies memang sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah dewa poker pusat mengenai penolakan reklamasi. Sehingga tidak akan merugikan rakyat. Ini juga termasuk dalam janji kampanye anies sandi. Selain rumah Dp 0%.

Pengembang Reklamasi Tidak Diberi Ganti Rugi

Selain akan dimanfaatkan untuk fasilitas umum, pihak anies sandi mengatakan tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengembang jika reklamasi dihentikan. Pemerintah DKI terbaru tidak akan mengganti rugi atas pulau yang akan diambil pemerintah. Hal ini dikarenakan proyek reklamasi ini dianggap sebuah  proyek yang ilegal.

Pihak tim sinkronisasi anies sandi mengatakan, kalau pembangunan reklmasi ilegal dan tidak ada peraturan daerah. Selain itu semua ruko yang sudah dibangun tidak memiliki IMB (izin mendirikan bangunan). Jadi pihak anies sandi tidak akan memberikan ganti rugi sama sekali. Jika pihak pengembang akan mengajukan gugatan ke pengadilan, silahkan. Tapi kemungkinan besar akan tetap kalah karena telah menyalahi aturan yang berlaku. Ada beberapa syarat yag menyalahi hukum, seperti pembuatan pulau tanpa perda zonasi, tidak ada IMB dan lainya. Menurut tim sinkronisasi anie sandi hal tersebut sudah menyalahi hukum.

Dari 17 pulau yang akan dibangun di reklamasi teluk jakarta, sudah ada pulau C,  D, K dan N yang jadi. Sedangkan pulau G masih setengah jadi. Pulau C dan Pulau D dimiliki oleh PT kapuk Naga Indah. Pulau K dimiliki oleh PT pembangunan jaya, Pulau N milik PT Pelindo II, dan pulau G oleh PT Muara Wisesa samudera. Masalah reklamasi teluk jakarta ini kita lihat endingnya seperti apa.